GOWA — Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (3/10/2025).
Pertemuan itu mempertemukan LSM Gempa Indonesia, BKPSDM Gowa, anggota DPRD Gowa, serta para guru dan tenaga kesehatan Non ASN yang hingga kini masih belum memiliki kejelasan status.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa, dan berlangsung penuh emosi ketika salah satu tenaga pendidik menyampaikan isi hatinya di hadapan forum.
Dengan suara bergetar, ia berkata:
“Kami hanya ingin legalitas, Pak Ibu. Kami ini mengabdikan diri untuk bangsa ini. Tolonglah kami juga diangkat, jangan dibiarkan menggantung seperti ini.”
Ungkapan itu membuat suasana ruang sidang menjadi hening. Banyak peserta rapat yang tampak menahan haru, termasuk sejumlah anggota dewan.
Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi membawa jeritan hati dan rasa keadilan bagi tenaga Non ASN di Gowa.
“Banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai hari ini belum juga diangkat. Lebih ironis lagi, ada yang bahkan tidak terdata sama sekali di BKN,” tegas Ari.
Dalam RDP tersebut, LSM Gempa Indonesia bersama perwakilan Non ASN menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
- Mengusut tuntas oknum Dinas Pendidikan yang diduga menghilangkan data guru Non ASN dari database BKN.
- Mengusulkan seluruh Non ASN, termasuk yang mengabdi di sekolah yayasan, untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu tanpa terkecuali.
- Menindaklanjuti dugaan adanya honorer “siluman” yang tiba-tiba dinyatakan lulus PPPK paruh waktu tahun 2025.
Ari Paletteri menegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti di RDP semata.
“Kami tidak akan mundur sampai para guru dan tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi benar-benar mendapatkan NIP. Jangan ada lagi ketidakadilan di negeri ini.”
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa, berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil RDP.
Ia memastikan akan mengawal persoalan ini hingga ke BKN pusat, serta melakukan koordinasi dengan Bupati Gowa dan Kemenpan-RB.
Terpisah, Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa dikonfirmasi awak media, Sabtu, (04/10/2025) mengatakan bahwa intinya kami akan kawal persoalan ini sampai tuntas
“Kami akan kawal sampai tuntas. Ini janji kami,” tegas Ramli.
Ramli juga menjelaskan, pihaknya akan mengundang BKPSDM Gowa untuk menindaklanjuti data Non ASN yang belum terakomodir, sebelum hasilnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Menpan-RB.
“Kami akan memastikan semua data diverifikasi. Jangan sampai ada yang sudah bertahun-tahun aktif mengabdi tapi tidak terakomodir,” tambahnya.
Ketika ditanya soal kejelasan data Non ASN di database BKN, Ramli mengaku belum bisa memastikan.
“Terkait itu, saya belum tahu. Saya tidak bisa mengatakan apakah terdaftar atau tidak, karena datanya belum saya lihat. Makanya kami akan melakukan audiensi ke Kemenpan-RB untuk meminta penjelasan resmi,” ujarnya.
Bagi para tenaga Non ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan, hasil RDP ini memberi harapan baru.
Mereka berharap DPRD Gowa benar-benar menepati janji untuk memperjuangkan nasib mereka hingga ke pemerintah pusat.
Data jumlah pasti Non ASN belum dirilis secara resmi oleh DPRD, namun menurut Ari Paletteri, LSM Gempa Indonesia telah memegang data lengkap para tenaga honorer yang selama ini terabaikan.
Kini, harapan mereka bertumpu pada komitmen DPRD Gowa dan keberanian pemerintah daerah untuk memperjuangkan keadilan bagi para pengabdi tanpa status itu.
