Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Makassar

Diskusi Publik, KPI Bincang-Bincang BBM Bertajuk Dampak dan Solusi?

17
×

Diskusi Publik, KPI Bincang-Bincang BBM Bertajuk Dampak dan Solusi?

Sebarkan artikel ini

MATA JURNALIS NEWS, MAKASSAR – Diskusi publik kembali digelar di kalangan pemuda dalam merespons kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Komunitas Pemuda Indonesia atau KPI melaksanakan Bincang-Bincang BBM bertajuk ‘Dampak dan Solusi?’.

Obrolan publik BBM digelar di Kedai Kafeu Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Kamis, 15 September 2022. Bincang-bincang BBM dipandu oleh Abd Rahman beserta dua pembicara, yakni Ketua Umum KPI Jabal Nur dan Komisioner KPID Sulsel Riswan Muchsin.

Jabal Nur menilai, reaksi menolak kenaikan harga BBM dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Mulai dari turun ke jalan melakukan demo, menulis opini di media, hingga memasifkan gerakan penolakan kenaikan harga BBM lewat media sosial.

“Demokrasi tetap harus dijaga dan kita harus tetap mengapresiasi teman-teman yang turun ke jalan melakukan penolakan,” kata Jabal Nur di hadapan puluhan mahasiswa dan pemuda, Kamis sore.

Meski demikian, Jabal Nur menilai, gelombang penolakan harga BBM naik harus terkonsolidasi dengan baik. Gagasan yang terbangun di kalangan intelektual muda di berbagi komunitas dan lembaga, harus terkonsolidasi sampai ke akar rumput. Sehingga, semua pihak paham dengan arah gerakan.

Gerakan masih mengonsolidasikan gagasan-gagasan menolak kenaikan harga BBM, bisa dimulai dalam lingkungan keluarga hingga ke level sosial kemsyarakatan. Mereka harus diberikan pemahaman akan dampak berkelanjutan dari harga BBM naik bagi masyarakat.

Sebab, diakui Jabal Nur, masyarakat adalah ujung tombak negara, yang ketika mereka paham dengan gagasan dan gerakan pemuda dan mahasiswa, maka akan memudahkan untuk melakukan demo tolak harga BBM naik.

“Memang konsolidasi perlu diperbaiki karena gerakan akan timbul dari diri masyarakat. Bagaimana edukasi lahir dari ruang-ruang kecil terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, kata Jabal Nur, menyikapi isu harga BBM naik, harus terkonsolidasi dari atas ke bawah. Hal itu bisa berupa mempengaruhi opini para pengambil kebijakan lewat jalur diplomasi di parlemen.

“Kita kan tidak punya akses untuk ke DPR RI, maka perpanjangan tangan di daerah adalah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Diplomasi itu harus juga diperkuat,” kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPID Sulsel Riswan Muchsin menilai, arah gerakan mahasiswa dan pemuda harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, pola lama yang dilakukan bisa menimbulkan antipati masyarakat.

“Aksi tidak dilarang. Tetapi paling tidak ikut menyesuaikan (perkembangan teknologi)” kata Riswan Muchsin.

Menyampaikan aspirasi lewat media sosial harus menjadi gerakan masif di samping melakun demo. Menurutnya, media sosial menjadi platform media baru yang memiliki peluang besar memengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah.

Namun, Riswan Muchsin mengingatkan bahwa ada kaidah-kaidah, yang tetap harus menjadi acuan dalam menyampaikan aspirasi di media sosial.

Sebab, bermedia sosial akan selalu mengacu pada UU ITE. Begitu juga dengan pengawasan publik yang setiap waktu akan menyorot aspirasi.

Diketahui, gelombang demo mahasiswa tolak harga BBM naik terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Mahasiswa dan pemuda mendesak pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Sebab, kenaikan harga BBM sangat terdampak panjang bagi masyarakat. (***)