MAKASSAR, Matajurnalisnews.com – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Abustan saat menghadiri sekaligus menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Makassar, Minggu (1/11/2026), dan diikuti jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, Abustan menekankan bahwa penganggaran daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap indikator pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui intervensi program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran OPD untuk lebih teliti dan akurat dalam mendata warga kurang mampu yang masuk kategori miskin,” tegasnya.
Menurut Abustan, ketepatan data menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam memastikan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ada tiga prinsip utama yang menjadi perhatian, yakni transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta partisipasi publik.
Ia meminta setiap OPD menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja, serta membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Setiap aparatur harus memahami proses dan tata kelola yang berjalan. Tanggung jawab terhadap program juga harus jelas, termasuk kesiapan menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan,” ujarnya.
Abustan juga meminta agar potensi sumber daya manusia (SDM) di setiap OPD dimaksimalkan dan diberdayakan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, Kabupaten Barru memiliki sejumlah potensi strategis yang perlu dikembangkan, terutama sektor agroteknologi, agropolitani, dan hilirisasi produk.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perikanan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu core business ekonomi daerah.
Namun, pengembangan sektor unggulan tersebut harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur penunjang secara masif.
Ia menilai kesiapan infrastruktur dasar menjadi syarat penting agar sektor agropolitani dan potensi ekonomi lainnya dapat berkembang secara optimal.
OPD Diminta Pangkas Program yang Tidak Sejalan
Dalam penyusunan APBD 2027, Abustan juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan penyelarasan program kerja.
Ia meminta seluruh OPD memangkas atau mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barru.
Para pimpinan OPD juga diminta kembali mempelajari serta membedah indikator pencapaian visi dan misi pemerintah daerah agar setiap program yang direncanakan memiliki sasaran dan hasil yang terukur.
Selain itu, kolaborasi dan harmonisasi antar-OPD perlu diperkuat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki kesamaan arah dan komitmen dalam mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menutup arahannya, Abustan menegaskan pentingnya kesepakatan dan komitmen bersama seluruh jajaran birokrasi dalam mengawal penyusunan APBD 2027 agar tetap selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Barru.
“Perlu ada kesepakatan yang solid dan arah yang jelas sesuai dengan visi misi Barru, yaitu terwujudnya Kabupaten Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Plt. Kepala BKAD, para pimpinan OPD, serta Asisten I, II, dan III Setda Barru.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin memahami tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.
Wartawan: Red, Editor: Aisyah
