JENEPONTO, Matajurnalisnews.com – Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemerhati Jeneponto menyoroti pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jeneponto.
Mereka mendesak jajaran terkait, termasuk Dandim Jeneponto, membuka secara transparan mekanisme pelaksanaan hingga penggunaan anggaran pembangunan KDMP di sejumlah desa.
Sorotan tersebut muncul karena pembangunan KDMP dinilai publik masih minim keterbukaan. Bahkan, beredar informasi bahwa anggaran pembangunan satu unit KDMP dapat mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Alim Bahri mengatakan, besarnya nilai anggaran yang bersumber dari keuangan negara membuat publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pembangunan maupun pengelolaannya.
“Sebagai pemuda Jeneponto, kami memandang perlu meminta transparansi menyeluruh terkait pengelolaan anggaran dan mekanisme pembangunan gedung KDMP yang tersebar di sejumlah desa,” ujar Alim lewat pesan WhatsApp pribadinya pada Jumat, (21/8/26)
Menurutnya, keterbukaan diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sekaligus memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Aliansi juga meminta adanya publikasi secara rinci mengenai anggaran pembangunan, sumber pendanaan, identitas perusahaan atau kontraktor pelaksana, hingga sistem pengawasan terhadap kualitas fisik bangunan.
Rais Al Jihad menegaskan, transparansi menjadi hal penting karena dana koperasi yang semestinya menjadi penopang kesejahteraan anggota dan masyarakat berpotensi disalahgunakan apabila tidak dikelola secara terbuka dan akuntabel.
“Mereka menuntut pengurus koperasi segera membuka seluruh penggunaan anggaran, mulai dari sumber dana, alokasi hingga realisasi di lapangan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif,” tegasnya.
Dari hasil pantauan mereka, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah wilayah Jeneponto juga disebut belum memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat, termasuk terkait papan informasi anggaran pembangunan.
Rachmat Hidayat mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi sebagai bentuk komitmen mengawal pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Jeneponto.
“Kami juga akan menyurat secara resmi sebagai bentuk kontrol sosial agar program strategis ini lebih transparan, tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat di setiap desa,” katanya.
Sementara itu, Pupung menyoroti aspek kualitas bangunan. Menurutnya, besarnya anggaran yang digunakan harus sejalan dengan kualitas fisik dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
“Dengan penggunaan anggaran yang cukup fantastis, tentunya pembangunan Koperasi Merah Putih harus mempunyai kualitas yang baik dan sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Aliansi Pemuda Pemerhati berharap seluruh pihak terkait membuka informasi pembangunan KDMP secara proporsional kepada publik.
Mereka menilai pengawasan masyarakat penting agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Wartawan: Tim Red, Editor: Aisyah
