Barru, Sulsel – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru, Abdul Syafa B, angkat bicara terkait polemik tunggakan pembayaran sewa gedung kegiatan KPU di Hotel Claro Makassar.
Abdul Syafa membenarkan adanya laporan dari pihak Hotel Claro Makassar ke Polda Sulawesi Selatan karena pembayaran kegiatan yang belum terselesaikan.
“Benar, laporan tersebut ada dan sudah diproses di Polda Sulsel. Yang melapor adalah pihak Hotel Claro Makassar, ” jelas Abdul Syafa kepada matajurnalisnews.com
Ia memaparkan, dana hibah untuk pelaksanaan Pemilu di Barru sebesar Rp 15, 6 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Barru. Sementara itu, APBD Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalokasikan dana terpisah sebesar Rp 5, 1 miliar.
Menurutnya, permasalahan tunggakan ini berawal dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Divisi SDM KPU Barru.
“Sebelum kegiatan dilaksanakan, laporan ke kami menyebutkan bahwa anggaran tersedia, bahkan masih ada sekitar Rp 1, 7 miliar. Namun setelah kegiatan selesai, ternyata pembayaran kepada pihak hotel belum dilakukan oleh pengelola keuangan, ” ungkapnya.
Abdul Syafa menegaskan bahwa para komisioner KPU Barru hanya memiliki kewenangan merencanakan kegiatan, bukan mencairkan atau mengelola dana.
“Kami para komisioner hanya difasilitasi, tidak memiliki wewenang melakukan pencairan anggaran. Semua proses pencairan dilakukan oleh pengelola keuangan, KPA, PPA, dan bendahara, ” tegasnya.
Terkait masalah ini, KPU Barru disebutnya sudah beberapa kali melakukan rapat internal serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami juga sudah bertemu langsung dengan pihak Hotel Claro dan berupaya mencari solusi terbaik. Bendahara KPU Barru sudah menyampaikan bahwa ia bertanggung jawab terhadap pembayaran tersebut. Kami mendesak percepatan penyelesaian agar tidak mengganggu citra lembaga, ” tambahnya.
Abdul Syafa berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.
“Harapan saya, semua proses ini bisa berjalan baik. Mohon doa dari teman-teman semua agar masalah ini bisa selesai secara musyawarah, ” tutup ketua KPU Barru.
