Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Pemerintahan

Pemkab Barru “Angkut” penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Desa 2023

18
×

Pemkab Barru “Angkut” penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Desa 2023

Sebarkan artikel ini

MATA JURNALIS NEWS, BARRU – Kejutan bagi Pemda Barru tersaji diacara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun anggaran 2024 di Ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (13/12/2023).

Dari 24 Kabupaten/Kota, Se-Sulsel, nama Kabupaten Barru tersebut untuk menerima pencapaian penghargaan kinerja penyaluran dana Desa tercepat tahun 2023.

“Alhamdulillah, hanya ada dua Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan atas kinerja penyaluran dana Desa tercepat tahun 2023, hal ini merupakan bukti konkrit kerja sama seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Barru,” sebut Bupati Suardi Saleh.

Kabupaten Barru dan Luwu Utara diantara 24 Kab/Kota se-Sulsel yang menerima penghargaan ini.

“Ini penghargaan untuk sinergitas dengan Pemerintah Desa, Semoga kedepannya semakin tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat manfaat,” harap Bupati Barru.

Sebelumnya, acara yang dirangkaikan dengan penandatangan pakta integritas dan penyerahan penghargaan ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, menyampaikan rasa bangga kepada Pemerintah Sulawesi Selatan yang telah menjadi Provinsi pertama di Indonesia menggunakan kartu kredit Pemerintah Daerah.

“Suatu prestasi kebanggaan untuk kita semua bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan pertama kali menggunakan kartu kredit Pemerintah Daerah di Indonesia ” Ujarnya.

Sekedar diketahui, belanja negara tahun 2024 wilayah Sulsel ditetapkan sebesar Rp 54.77 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 22.97 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 31.8 triliun.

Pj Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulawesi Selatan yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.

“Fokus apa dan mau jadi apa, harus ada hasilnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan,” pesan Bahtiar.

Ia menegaskan, siapa pun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat.

“Akhir kata, Iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi. Artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya,” kata Bahtiar.

(Ramzi)
Editor Aisyah