MATA JURNALIS NEWS, BARRU – Dengan adanya kabar tentang Penganggaran Mobil Dinas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuai kritik dari Lembaga Pemuda dan Masyarakat Barru.
Farid, Selaku Ketua DPP Rumah Aspirasi Indonesia, menilai penganggaran mobil dinas baru jenis Toyota Land Cruiser tidak sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Kami menilai, Pemerintah kabupaten Barru, tidak patuh pada arahan presiden yang tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional.” ujar Farid Ketua Organisasi Rumah Aspirasi Indonesia, Rabu (14/12) lewat Pesan WhatsApp Pribadinya.
Menurut nya, Selain mendukung dan menjalankan Intruksi Presiden tersebut, Pemkab juga harus lebih bisa mengefisien kan anggaran APBD.
Pasalnya, Masih banyak yang lebih penting yang harus dianggarkan Seperti perbaikan Jembatan atau jalan di Kab. Barru.
“Sudah hampir empat tahun jembatan penghubung Galusala dan Tandrakala Medron Desa Harapan hingga kini belum ada perbaikan, saya rasa itu lebih urgent. “jelas Farid.
Bahkan Terlihat dalam laman LPSE Barru, pengadaan kendaraan dinas jenis mobil Land Cruiser dengan nilai pagu anggaran Rp 2,6 miliar tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2022.
Dikutip dari Media Detik.com Ashar mengatakan kendaraan dinas tersebut sedang diproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Masih sementara berproses di ULP (pengadaan mobil dinas bupati),” katanya.
Ashar mengungkapkan alasan pengadaan mobil baru jenis Toyota Land Cruiser tersebut. Dia mengatakan mobil dinas Bupati yang lama sudah sering rusak bahkan mogok.
“Setahu saya, yang sekarang dipakai (kendaraan dinas bupati) itu yang Toyota Alphard sudah dua kali mogok. Jadi sudah tidak layak karena sudah beberapa kali pemeliharaan di Parepare dan sudah kondisi parah,” jelasnya.
(Ramzi)
