Mata Jurnalis News, BARRU – Pembagian bantuan sosial di Kampung Cempa Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Barru, belum sepenuhnya merata. Pasalnya, masih terdapat warga yang seharusnya mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimasa ganasnya pandemi justru tak tersentuh sedikitpun.
Tak hanya itu, terdapat juga kekeliruan dalam pembagian bantuan sosial. Kabarnya, terdapat beberapa warga yang tergolong mampu namun tetap mendapat bantuan dari pemerintah.
Diketahui, Mak Inusu (70) salah seorang warga Kampung Cempa selama pandemi menyerang bumi Indonesia, mengaku belum pernah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah setempat.
“Saya belum pernah mendapat bantuan uang tunai, sudah pernah dipanggil menerima tapi katanya belum ada untuk saya,” ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (13/03/2021) kemarin.
Sementara itu, Camat Tanete Riaja Muzakkir menuturkan bahwa saat itu terdapat 29 orang yang dobel menerima bantuan sosial, yakni PKH dan BLT. Mereka akan digantikan dengan yang betul-betul berhak menerima bantuan. Salah satunya Mak Inusu. Namun Hasil konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), semua pengganti tidak boleh dibayarkan jika belum ada SK Bupati.
“Jika belum ada SK Bupati, bantuan mereka belum bisa dicairkan, jadi uang yang akan diterima oleh semua pengganti sebesar Rp.17,400.000 saat itu juga dikembalikan ke Kabupaten,” terannya kepada wartawan matajurnalisnews.com Selasa (16/3).
Lanjut dia katakan, atas nama Inusu masuk di daftar penerima BLT Kelurahan sebagai pengganti. Namun, Nama-nama yang masuk sebagai pengganti kemarin yang kami kirim di Kabupaten belum ada jawaban sampai sekarang.
“Terkait masalah undangannya, itu hari sudah tersebar karena harapan kami sudah diterima jadi kita panggil semua,namun inusu tak dapat menerima bantuan dikarenakan aturan dari kabupaten jika pengganti tidaklah boleh dicairkan, jadi waktu itu semua uang yang rencanakan diberikan ke Inusu dan beberapa warga lainnya dikembalikan ke Kabupaten,” tutup Camat Tanete Riaja.
Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Sosial saat ditemui wartawan di Ruang Kerjanya mengatakan, Keliru itu kami tidak perna ada SK Bupati yang kami keluarkan, Mak Inusu itu tidak bisa mendapat bantuan karena tidak mempunyai identitas kependudukan waktu itu dengan alasan hilang. Jadi kemudian kami mengurus kartu identitas inusu ke Capil, namun nahasnya terbilang terlambat karena baru keluar pada bulan Juli 2020 kemarin, sementara finalisasi data pada saat itu batasnya sampai bulan Mei.
“Setelah itu ada catatan diusulkan di Kelurahan Lompo Riaja, ternyata usulannya itu sebagai pengganti. Didalam kebijakan Pemerintah, untuk BLT Kelurahan tidak boleh pengganti. Sehingga beliau dinyatakan tidak berhak menerima BLT,” Jelas Andi Muhammad Tamar (Sekretaris Dinas Sosial)
Lanjutnya, memang dia (Lurah) sudah sampaikan, tapi persoalannya sudah terlambat. Itu yang pertama. Kedua, tidak diperbolehkannya pengganti. Harusnya langsung diusulkan saja namanya, tapi apa boleh buat karena sudah terlambat. Karena kan persyaratan penerima bansos itu identitas kependudukan.
“Kami disini hanya menerima data bukan untuk menentukan siapa yang berhak, yah tentunya yang menentukan itu pemerintah setempat, jika ada warganya bermasalah data yang seharusnya segera tidak lanjuti hal tersebut jangan salahkan dinas sososial,” tegasnya.
Lebih jauh ia katakan, seperti apa yang dikatakan bupati dalam pertemuan Konsultasi Publik kemarin. Desa, Lurah Camat Itu Harus Pekah, Jika ada warganya yang kesusahan segerah tidak lanjuti jangan masyarakat yang cari kita apalagi sudah tua seperti inusu.
Ia juga mengatakan, tahun 2021 Kementrian Sosial ini rencana akan ada verifikasi data bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Barru.
“Semua petugas yang diambil nanti itu, adalah Karang Taruna, PSM (Petugas Sosial Masyarakat yang ada didesa dan kelurahan masing-masing, itu yang nanti akan mendata diverifikasi data,” kata Tamar.
Setelah diverifikasi, Lanjut Tamar, Nantinya itu, termasuk Inusu juga akan kami data, jadi nanti hanya tinggal daftar tunggu, untuk menerima Bantuan.
(Muhsin)
