Mata Jurnalis News, JAKARTA – Aksi Perempuan Indonesia Kartini telah menyelenggarakan perhelatan akbar Kongres ke-2 dengan tema “Saatnya Gerakan Perempuan Memilih Partai Alternatif untuk Kesejahteraan Sosial dan Kesetaraan Gender” di Cisarua Bogor beberapa hari lalu.
Acara kongres dibuka dengan Diskusi Publik bertajuk Perempuan, Pemilu dan Demokrasi, dengan menghadirkan narasumber Titi Anggraini (Perludem), Asfinawati (Direktur YLBHI), dan Musdah Mulia (ICRP). Diskusi berjalan sangat menarik dan ditayangkan melalui live streaming Facebook.
“Kongres II API Kartini menyimpulkan bahwa kaum perempuan saat ini diperhadapkan dua problem pokok. Pertama adalah kemiskinan akibat dari sistem kapitalisme yang bermuara pada ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, hingga ketimpangan gender. Kedua, adanya penguasaan asset yang hanya terkonsentrasi pada segelinting orang. Mereka yang disebut kaum 1 persen menguasai sebagian besar sumber kekayaan di Indonesia.” Tegas Diena Mondong, Ketua Umum API Kartini.
Menurutnya, perempuan menjadi kaum yang paling terdampak atas situasi ini. Kaum perempuan menanggung beban ganda dan rentan mengalami kekerasan serta diskriminasi. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baik di ranah privat, komunitas/korporasi maupun di ranah publik mendorong gerakan masyarakat sipil mendorong segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan kebijakan-kebijakan lainnya yang responsif gender.
Sistim politik demokrasi, yang diwakili oleh parlemen dan partai, gagal mengartikulasi aspirasi dan kehendak rakyat, terutama perempuan. Beberapa tuntutan mendesak perempuan, yaitu RUU PKS dan RUU PRT, tidak berhasil disahkan hingga sekarang. Sehingga ada kesadaran bahwa partisipasi politik lewat lembaga-lembaga politik, seperti legislatif dan eksekutif, merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Termasuk untuk memperjuangkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.
“Oleh karena itu Kongres II API Kartini memandang strategis kebutuhan pendirian Partai Politik alternatif sebagai jawaban atas berbagai persoalan rakyat, termasuk kaum perempuan. Partai politik alternatif juga merupakan jawaban atas kegagalan Parlemen dan partai-partai yang ada dalam mengartikulasikan kehendak dan aspirasi rakyat,” ucap Minaria C Simarmata selaku Ketua Panitia Kongres.
Kongres Ke-2 API Kartini juga menyepakati perubahan nama organisasi dari Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini) menjadi SULUH PEREMPUAN.
“Kongres ke II API Kartini yang telah menetapkan perubahan nama organisasi menjadi SULUH PEREMPUAN. Alasan perubahan nama adalah agar lebih berterima di khalayak umum dan tidak Jawa sentris. Karena sekarang keanggotaan organisasi sudah meluas ke berbagai provinsi di seluruh Indonesia,” terang Minar.
Hal ini terlihat dari kepesertaan kongres yaitu dihadiri oleh 17 kota/kabupaten dari 11 provinsi, yaitu: Jakarta Barat, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Sukabumi, Bandung, Provinsi Jawa barat; Provinsi Jawa Timur; Serang, Pandeglang, Provinsi Banten dan beberapa kota/kabupaten lainnya seperti Makasar, Palopo, Sulawesi Selatan; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Palembang, Sumatera Selatan yang mengikuti secara daring.
Selain pergantian nama dalam kongres ke II API Kartini juga menetapkan kepengurusan baru yaitu Siti Rubaidah sebagai Ketua Umum dan Fen Budiman sebagai Sekretaris Jendral Suluh Perempuan. Kedua nama terpilih selanjutnya bertugas sebagai formatur untuk memilih nama-nama kepengurusan lainnya.
(*/Alif)
