KUTIM, Matajurnalisnews.com – Puluhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Senin (4/5/2026) kemarin.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpastian status yang telah mereka alami selama bertahun-tahun meski terus mengabdi di sekolah.
Pantauan di lokasi, para peserta aksi membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan. Di antaranya bertuliskan “Harga Pengabdian Kami”, “Bersatu Berjuang”, hingga “Tuntut Keadilan Guru dan Tendik”.
Koordinator aksi, Rahmat, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk perjuangan bersama honorer murni yang merasa belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi belum juga mendapatkan kepastian status,” ujar Rahmat.
Ia menyebut, honorer murni kerap tidak menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, khususnya dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kami seperti tidak terlihat. Padahal kami tetap mengabdi di sekolah, menjalankan tugas seperti ASN,” katanya.
Dalam aksi bertajuk Aksi Solidaritas Tuntutan Gerakan Honorer Murni itu, para peserta menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, meminta transparansi dalam proses analisis jabatan (anjab), pemetaan, hingga pembahasan status guru dan tendik honorer, termasuk operator Dapodik, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan.
Kedua, honorer yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diminta tetap diprioritaskan dalam seleksi ASN maupun P3K tahun 2026.
Ketiga, mereka menuntut kejelasan status hukum agar diakui sebagai tenaga honorer daerah dengan dasar hukum yang jelas.
Keempat, peningkatan kesejahteraan juga menjadi tuntutan, termasuk pemberian tunjangan berbasis wilayah kerja serta pencairan rutin setiap bulan.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Meski demikian, suasana tampak penuh harap agar tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan. Ini demi masa depan kami dan kualitas pendidikan di daerah,” tutup Rahmat.
