MAKASSAR – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan pada Selasa (18/11) untuk menyoroti dugaan korupsi anggaran pembangunan toilet di sejumlah SD dan SMP di Kota Parepare.
Anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk pembangunan 21 unit toilet dengan biaya Rp166 juta per unit dinilai tidak masuk akal dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Dari data yang diterima, massa aksi diterima oleh Kasubbag Humas BPK Sulsel yang berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut pada awal tahun mendatang.
Namun, sikap Kejaksaan Tinggi Sulsel yang tidak menemui para demonstran memicu kecurigaan bahwa lembaga tersebut tidak serius menangani kasus ini.
Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Indonesia, Ryyan Saputra, menyatakan bahwa anggaran pembangunan toilet tersebut sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menuntut transparansi penggunaan anggaran serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.
Aliansi mahasiswa tersebut juga menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Parepare yang membandingkan anggaran toilet dengan harga rumah subsidi, yang dianggap tidak pantas dan menyesatkan publik.
“Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, kami berharap BPK dapat segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini,” tutup Ryyan Saputra.
