BARRU, Matajurnalisnews.com – Masyarakat tidak selalu mengenal bagaimana rumitnya proses penyusunan kebijakan, bagaimana panjangnya rapat birokrasi, atau bagaimana mekanisme koordinasi antinstansi berlangsung.
Namun, masyarakat merasakan langsung hasilnya ketika berhadapan dengan pelayanan administrasi. Mereka tahu kapan dilayani dengan baik, kapan dipersulit, kapan memperoleh kepastian, dan kapan harus pulang dengan membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Idealnya, pelayanan publik hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan administratif maupun kebutuhan dasar lainnya secara mudah, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan tidak selalu berjalan sebagaimana harapan. Sebagian masyarakat masih harus berhadapan dengan prosedur yang panjang, informasi yang tidak jelas, persyaratan yang berubah-ubah, serta waktu penyelesaian yang sulit dipastikan. Dalam situasi seperti ini, ada satu kalimat yang sepertinya sudah menjadi mantra ajaib dalam dunia birokrasi:
“Sistemnya memang sudah begitu, Pak/Bu. Ini semua ketentuan dari pusat.”
Kalimat tersebut terdengar sederhana. Bahkan, mungkin dianggap sebagai jawaban yang paling aman bagi petugas pelayanan. Ketika masyarakat bertanya, ketika mereka mengeluhkan proses yang terlalu lama, atau ketika mereka meminta penjelasan atas prosedur yang tidak mereka pahami, kalimat itu seolah menjadi jawaban pamungkas. Percakapan selesai. Keluhan tidak lagi ditanggapi. Masyarakat dipersilakan menerima keadaan. Padahal, persoalan pelayanan publik tidak semestinya selesai hanya dengan menyebut nama sistem atau menyandarkan seluruh persoalan pada ketentuan dari pusat.
Sistem bukan alasan untuk berhenti mencari solusi
Kita tentu memahami bahwa pelayanan administrasi tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan keinginan petugas atau permintaan masyarakat. Ada regulasi, standar pelayanan, prosedur operasional, sistem digital, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi. Semua itu penting untuk menjaga ketertiban, mencegah penyimpangan, dan memastikan setiap warga memperoleh perlakuan yang adil. Namun, memahami pentingnya sistem tidak berarti membenarkan semua bentuk kerumitan pelayanan.
Sistem seharusnya menjadi instrumen untuk mempermudah pekerjaan dan memastikan pelayanan berjalan efektif. Sistem tidak boleh menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh haknya. Jika suatu prosedur ternyata tidak efektif, jika informasi yang tersedia membingungkan, atau jika proses pelayanan memerlukan waktu yang jauh lebih lama dari yang seharusnya, maka kondisi tersebut patut dievaluasi.
Di sinilah kita perlu membedakan antara aparatur yang menjalankan prosedur dengan aparatur yang sekadar bersembunyi di balik prosedur. Menjalankan prosedur berarti memahami aturan, menjelaskan persyaratan, memberikan kepastian, dan membantu masyarakat menyelesaikan urusannya sesuai ketentuan. Sebaliknya, bersembunyi di balik prosedur berarti menjadikan aturan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab, menolak menjelaskan, atau tidak berusaha mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Keduanya mungkin terlihat sama dari luar, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi pelayanan.
Ketika mengurus KTP menjadi perjalanan panjang
Ambil contoh sederhana, yakni pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dokumen ini merupakan identitas penting yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi pemerintahan, pendidikan, perbankan, pekerjaan, hingga berbagai urusan sosial lainnya.
Bayangkan seseorang datang ke kantor pelayanan dengan harapan dapat menyelesaikan pengurusan KTP dalam waktu yang relatif singkat. Ia telah meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaan, mengeluarkan biaya transportasi, bahkan mungkin harus meminta izin kepada atasan atau mengorbankan kepentingan keluarga.
Namun, sesampainya di kantor pelayanan, ia mendapatkan informasi yang tidak utuh. Ada persyaratan yang belum diketahui sebelumnya. Ia diminta kembali pada hari lain. Ketika datang kembali, proses belum selesai. Tidak ada kepastian kapan dokumen dapat diterbitkan. Informasi yang diterima pun terkadang berbeda antara petugas satu dengan petugas lainnya.
Urusan yang semestinya sederhana akhirnya menjadi perjalanan administratif yang melelahkan.
Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tentu akan bertanya: mengapa pelayanan yang menjadi hak kami harus begitu sulit? Mengapa informasi tidak disampaikan secara lengkap sejak awal? Mengapa waktu penyelesaian tidak dijelaskan secara transparan? Dan mengapa setiap pertanyaan justru berakhir dengan jawaban, “Sistemnya memang sudah begitu”?
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar tentang selembar KTP. Ini tentang waktu, biaya, kepastian, dan penghargaan terhadap hak mereka sebagai warga negara.
Ketentuan dari pusat, tanggung jawab di daerah
Alasan bahwa prosedur merupakan ketentuan dari pemerintah pusat mungkin benar dalam konteks tertentu. Akan tetapi, kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat tetap membutuhkan pelaksanaan yang baik di tingkat daerah. Pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, desa, maupun unit pelayanan terkait memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memahami prosedur dan memperoleh pelayanan sesuai standar yang berlaku.
Jika terdapat keterbatasan kewenangan, petugas semestinya menjelaskan batas kewenangan tersebut secara terbuka. Jika terdapat kendala teknis, masyarakat perlu memperoleh informasi tentang kendala yang terjadi dan langkah penyelesaiannya. Jika pelayanan belum dapat diselesaikan, setidaknya masyarakat mendapatkan kepastian mengenai tahapan berikutnya.
Masyarakat tidak selalu menuntut semua urusan selesai seketika. Sering kali, mereka hanya membutuhkan penjelasan yang jujur, informasi yang konsisten, petugas yang komunikatif, dan kepastian bahwa urusannya tidak diabaikan.
Karena itu, kalimat “ketentuan dari pusat” seharusnya menjadi awal penjelasan, bukan akhir pelayanan. Petugas dapat mengatakan bahwa proses tertentu memang diatur oleh kebijakan pusat. Namun, penjelasan tersebut semestinya diikuti dengan informasi mengenai persyaratan, alur pengurusan, estimasi waktu, kendala yang dihadapi, serta alternatif yang dapat ditempuh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa ada aturan, tetapi juga memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dan bagaimana mereka dapat menyelesaikan kebutuhannya.
Birokrasi harus berani berbenah
Kita tidak sedang meminta birokrasi bekerja tanpa aturan. Kita juga tidak sedang mendorong petugas untuk melanggar ketentuan demi memenuhi semua permintaan masyarakat. Yang perlu kita dorong adalah birokrasi yang mampu menempatkan aturan dan pelayanan secara proporsional.
Aturan harus dipatuhi, tetapi pelayanan juga harus diperbaiki. Sistem harus dijalankan, tetapi kekurangannya perlu dievaluasi. Petugas harus bekerja sesuai kewenangan, tetapi tidak kehilangan inisiatif, empati, dan tanggung jawab.
Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi pelayanan tersedia secara jelas, mudah diakses, dan konsisten. Standar waktu penyelesaian harus disampaikan secara terbuka. Pengaduan masyarakat harus memperoleh respons yang nyata. Evaluasi pelayanan tidak cukup hanya dilakukan untuk memenuhi laporan administrasi, tetapi juga harus didasarkan pada pengalaman masyarakat yang benar-benar menggunakan layanan.
Lebih dari itu, budaya kerja birokrasi perlu bergeser dari orientasi prosedural menuju orientasi pelayanan. Keberhasilan petugas tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak berkas yang diproses atau seberapa patuh mereka menjalankan tahapan administrasi, tetapi juga dari seberapa mampu mereka memberikan pelayanan yang jelas, tepat, adil, dan membantu masyarakat.
Jangan biarkan mantra itu menjadi budaya
“Sudah sistemnya begitu” tidak boleh menjadi kalimat yang membuat masyarakat kehilangan hak untuk bertanya. “Ketentuan dari pusat” tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Sebab, ketika setiap masalah dijawab dengan kalimat yang sama, ketika tidak ada penjelasan dan tidak ada upaya perbaikan, yang sedang tumbuh bukanlah budaya pelayanan, melainkan budaya pembiaran.
Negara hadir bukan untuk membuat masyarakat terbiasa menghadapi kesulitan administratif. Negara hadir untuk memastikan bahwa berbagai urusan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik melalui mekanisme yang tertib, adil, dan manusiawi.
Pelayanan publik yang baik tidak selalu berarti semua urusan dapat selesai dalam hitungan menit. Namun, pelayanan yang baik harus memberikan kepastian, keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Sudah saatnya mantra ajaib ala birokrat itu berhenti menjadi jawaban andalan. Masyarakat tidak membutuhkan petugas yang hanya pandai menjelaskan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan. Masyarakat membutuhkan aparatur yang memahami aturan, menguasai pekerjaannya, mampu menjelaskan kebijakan, dan berupaya mencari solusi dalam batas kewenangannya.
Sebab, pada akhirnya, sistem dibuat untuk melayani manusia, bukan manusia yang dipaksa terus-menerus tunduk pada sistem yang tidak pernah mau berbenah.
Jika pelayanan publik hanya mampu menjawab keluhan dengan kalimat “sistemnya memang sudah begitu”, lalu di mana sebenarnya letak pelayanan itu?
Wallahu A’lam Bishawab
Wartawan: Oleh Rahmat Gusnadi, S. Pd., M. Pd., Editor: Aisyah











