MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Barru mulai mematangkan strategi baru penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) periode 2025–2029.
Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi selama tiga hari di Hotel Best Western Makassar, 27–29 November 2025, yang dibuka oleh Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang.
Rakor yang melibatkan Tim Pakar Kemiskinan JICA, Bapelitbangda Sulsel, perwakilan 14 perangkat daerah pengampu urusan kemiskinan, serta 7 kepala desa penerima Pilot Project Sipakatoki dan Program Ekonomi Unggulan Silaban ini menjadi forum penyelarasan berbagai data dan strategi untuk menekan angka kemiskinan di Barru.
Panitia melaporkan tiga tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:
• Mengidentifikasi serta memvalidasi Sistem Nafkah Keluarga Miskin pada desa sasaran proyek.
• Menyusun matriks RPKD dan KAK seluruh perangkat daerah pengampu.
• Merumuskan langkah strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.
• Kegiatan berlangsung melalui sesi pemaparan materi, diskusi tematik, penyusunan dokumen teknis, hingga finalisasi matriks RAT dan RPKD yang akan menjadi pedoman kerja lima tahun mendatang.
Penurunan Kemiskinan dan Stunting Harus Berjalan Seiring
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Wakil Bupati menekankan bahwa agenda penurunan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari percepatan penanganan stunting.
“Dua program ini tidak bisa dipisahkan. Harapan saya, tujuh desa percontohan ini mampu menunjukkan perubahan nyata. Targetnya, pada 2029 minimal 50% angka kemiskinan di desa-desa ini dapat kita turunkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya dana desa di Barru yang mencapai Rp100 miliar setiap tahun. Menurut teori ekonomi, peningkatan belanja desa seharusnya mendorong penurunan kemiskinan dan pengangguran, namun kondisi di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang belum optimal.
Kolaborasi dan Integrasi Program Jadi Kunci Keberhasilan
Wakil Bupati mendorong penguatan kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar mampu menciptakan terobosan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Jika kolaborasi antara perangkat daerah, desa, dan pemerintah provinsi berjalan efektif, kita dapat menghadirkan terobosan yang benar-benar berdampak. Termasuk integrasi konsep Sistem Nafkah, program Coco Betty, dan model Ekonomi Berkecukupan yang kini mulai kita kembangkan,” jelasnya.
