MATA JURNALIS NEWS, BARRU- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari menjelaskan bahwa dalam tatanan pemerintahan ada beberapa tingkatan kewenangan yang terdiri dari kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten.
Khususnya di wilayah Kabupaten Barru hanya ada dua ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu ruas jalan Takkalasi-Soppeng dan ruas jalan Pekkae-Soppeng dikarenakan kedua jalan tersebut menghubungkan antara Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.
“Dianggaran tahun 2022 APBD Provinsi Sulsel telah memutuskan untuk pembangunan ruas jalan Takkalasi-Soppeng yaitu sebanyak 60 Miliar, sedangkan untuk pembangunan ruas jalan Pekkae-Soppeng sebanyak 40 Miliar yang merupakan kewenangan provinsi”, Ungkap Andi Ina usai Gelar Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan III 2022/2023 di Kelurahan Mallawa, Kec Mallusetasi, Barru Senin (12/6).
Dari total anggaran 1 Triliun, setidaknya ada 100 Miliar yang dianggarkan untuk pembangunan ruas jalan di Kabupaten Barru.
“Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kita telah menetapkan APBD tahun 2023, Untuk pembangunan ruas jalan Takkalasi-Soppeng itu masih ada sambungannya dan masih ada tersisa kurang lebih 70 Miliar dan untuk pembangunan ruas jalan Pekkae-Soppeng masih ada kurang lebih 20 Miliar, Itu semua merupakan tanggung jawab provinsi”, Jelasnya.
Dirinya menambahkan bahwa untuk pembangunan jalan yang masuk ke pemukiman merupakan tanggung jawab kabupaten, Sedangkan ruas jalan yang menjadi penghubung antar provinsi merupakan kewenangan pusat.
Andi Ina yang juga merupakan calon Bupati Barru ini menjelaskan terkait harapannya dalam memajukan Kabupaten Barru, diantaranya meningkatkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan tentunya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Barru khususnya yang berada di pemukiman-pemukiman.
(Ramzi)
