BARRU, Matajurnalisnews.com – Warga di sekitar PLTU Bawasalo’e, Dusun Bawa Salo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan debu yang mereka duga berasal dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga saat ditemui di kawasan permukiman mereka pada Senin (14/9/2026).
Warga mengaku kondisi debu semakin terasa saat musim kemarau. Debu disebut membuat rumah dan perabotan lebih cepat kotor sehingga warga harus lebih sering melakukan pembersihan.
Salah seorang warga, Hasmawati (56), mengaku kondisi tersebut cukup mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Coba kita lihat saja, Pak. Saya ini mandi tiga kali sehari, itu pun belum tentu. Karena abunya setiap hari. Hidung, semua perabotan rumah hitam semua,” kata Hasmawati.
Ia bahkan menunjukkan bagian hidungnya yang menurut pengakuannya terkena debu.
“Coba kita lihat saja, Pak. Lama-lama kita bisa mati kalau seperti ini. Kita lihat saja sendiri. Hidung saja hitam. Sebentar saja dicongkel, langsung hitam. Ya Allah,” keluhnya.
Menurut Hasmawati, debu paling banyak dirasakan warga ketika musim kemarau, terutama sekitar Agustus.
“Setiap Agustus pasti debu banyak. Yang penting musim kemarau,” ujarnya.
Selain persoalan debu, warga juga mengungkapkan sejumlah bantuan yang pernah diterima, di antaranya beras sekitar lima kilogram, telur sekitar setengah rak, masker lima buah untuk setiap rumah, serta sapu.
Namun, Hasmawati menilai bantuan tersebut belum mencukupi kebutuhan warga.
“Itu tidak cukup, Pak. Masker lima buah setiap rumah. Coba bayangkan, lima masker untuk satu minggu setiap rumah,” keluhnya.
Keluhan warga juga menyangkut kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Pak Taking (70), warga setempat, mengatakan persoalan debu telah dirasakan masyarakat dalam waktu cukup lama.
Menurut Taking, sejumlah anak di lingkungan tersebut disebut mengalami gangguan kesehatan dan ada yang mendapatkan perawatan di rumah sakit.
“Setiap anak yang bertahan tinggal di sini, pasti langsung ke rumah sakit,” keluh Taking.
Ia mengatakan kondisi debu semakin terasa saat musim kemarau.
“Setiap musim kemarau pasti debu banyak sekali. Kecuali hujan, debunya pasti dibawa air,” sambungnya.
Namun, dugaan hubungan antara paparan debu dengan gangguan kesehatan warga tersebut masih memerlukan pemeriksaan medis serta data dari instansi kesehatan terkait.
Keluhan serupa disampaikan Nasaruddin (57). Saat ditemui, ia mengajak wartawan berkeliling melihat kondisi permukiman warga.
Nasaruddin menunjukkan sejumlah rumah yang menurut keterangannya telah ditinggalkan penghuninya.
Ia juga menunjuk salah satu rumah yang menurut pengakuannya, anak penghuni rumah tersebut pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
“Kita lihat, Pak. Semua rumah di sini seperti itu,” kata Nasaruddin.
Menurutnya, warga sudah cukup lama menghadapi persoalan tersebut.
“Kami sudah jenuh seperti ini, Pak. Ini sudah lama. Tidak ada upaya untuk memberikan kami solusinya,” ujarnya.
Nasaruddin berharap ada solusi nyata dari pihak terkait. Bahkan, ia berharap warga dapat direlokasi dari kawasan tersebut.
“Kami hanya ingin kalau bisa direlokasi saja dari sini, Pak. Kami sudah tidak tahan lagi setiap musim kemarau seperti ini,” tegasnya.
Klarifikasi pihak PLTU Barru
Sementara itu, Asisten Manajer K3 dan Lingkungan (K3L) PLTU Barru, Rahmat Kamaruddin, saat dikonfirmasi pada Rabu (23/9/2026), menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan pihaknya untuk mengendalikan potensi penyebaran debu.
Menurut Rahmat, pihak PLTU telah memperluas area penempatan batu bara agar ketinggian tumpukan dapat dikurangi.
“Kami memperluas area penempatan batubara sehingga ketinggian tumpukan dapat dikurangi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya ketinggian tumpukan batu bara dapat mencapai sekitar 15 meter. Saat ini, ketinggiannya disebut telah dikurangi menjadi sekitar 7 meter.
“Jika dulu bisa mencapai 15 meter, sekarang sisa 7 meter, bahkan terus kami upayakan turunkan,” katanya.
Rahmat mengatakan penyebaran debu juga sangat dipengaruhi kondisi angin dan cuaca, termasuk ketika terjadi cuaca ekstrem.
“Karena itu, pengendalian di lapangan terus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi,” tambahnya.
Upaya pengendalian lainnya dilakukan melalui penyiraman secara rutin sebanyak tiga kali sehari, yakni pagi, siang, dan sore.
Penyiraman tidak hanya dilakukan di area penempatan batu bara, tetapi juga pada jalan-jalan di sekitar kawasan yang dilalui masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi tetap lembap dan mengurangi potensi debu beterbangan.
Dari sisi kebutuhan masyarakat, Asisten Manajer Administrasi PLTU Barru, Muhamad Budi Setiawan, mengatakan pihaknya telah menempatkan 10 tandon air dengan pasokan sekitar 12 ton per hari untuk membantu kebutuhan warga.
Selain penyediaan air bersih, pihak perusahaan juga menyebut telah menyalurkan bantuan sembako, membagikan masker, serta menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berada di wilayah terdekat dengan kawasan PLTU.
Budi menegaskan, pihaknya juga berupaya merespons dampak yang dikeluhkan masyarakat melalui bantuan.
“Akibat dampak yang dialami masyarakat tentunya kami tidak tinggal diam dengan memberikan bantuan Rp300 ribu selama tiga bulan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah rumah yang masuk dalam penerima bantuan juga mengalami perubahan berdasarkan pendataan.
“Terkait dampak yang dialami masyarakat, kami tentu memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu.
Sebelumnya kami sudah anggarkan untuk 138 rumah, namun berubah menjadi 147 dan berubah lagi menjadi 151 rumah. Jadi ada tambahan 13 rumah,” bebernya.
Menurut Rahmat, pihak PLTU juga terus melakukan langkah pengendalian di lapangan.
“Sebenarnya sudah kami minimalisir dengan melakukan penyiraman batu bara, serta di sekitar rumah warga paranet kami siapkan dengan tingginya 10 meter,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai keluhan yang disampaikan warga akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak PLTU.
“Tentunya apa pun yang dikeluhkan masyarakat ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan,” tandasnya.
Pihak PLTU juga menyatakan siap mendampingi warga apabila membutuhkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut sebagai bagian dari upaya merespons kekhawatiran masyarakat di sekitar kawasan pembangkit.
Wartawan: Tim Red, Editor: Aisyah
