News

PT Wisan Petro Energi Diduga Selundupkan BBM Illegal Ke Sulbar

×

PT Wisan Petro Energi Diduga Selundupkan BBM Illegal Ke Sulbar

Sebarkan artikel ini
Mobil tangki biru yang diduga muat BBM Ilegal 
Ikuti Saluran WhatsApp Syadir Ali Dapatkan tulisan, renungan & informasi terbaru

MATA JURNALIS NEWS, SULSEL — PT Wisan Petro Energi diduga kuat menyelundupkan BBM Illegal jenis solar ke Provinsi Sulawesi Barat, 09 Maret 2024.

“Sering melintas masuk ke Sulbar, banyak mobilnya, ada yang warna biru polos, ada yang biru putih, “ungkap AR salah seorang sumber

Bermodalkan surat jalan, BBM Illegal tersebut diduga disuplai ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sulbar. Dan tentu harganya diatas daripada harga normal/resmi dari Pertamina.

“Ada beberapa perusahaan disini yang disuplai sama PT Wisan Petro Energi, ada surat jalannya. Harganya pasti jauh lebih mahal dari harga resmi, “tambahnya.

Penelusuran lapangan ditemukan bukti bahwa PT Wisan Petro Energi merupakan milik William dan Susanto Cahyadi olehnya itu nama perusahaan diambil dari kedua nama tersebut (Wisan).

“Pemiliknya itu William sama Susanto Cahyadi, makanya itu nama perusahaan singkatan dari nama keduanya, “lanjutnya.

Ketua Umum LMR RI Sulsel. A. Idham Jaya Gaffar yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa hal tersebut tak dapat dibiarkan, dan ke depannya akan berkoordinasi dengan Kapolda Sulsel juga Kapolda Sulbar agar para pelaku BBM Illegal seperti PT Wisan untuk ditangkap dan ditindak tegas.

“Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan, kasihan masyarakat yang membutuhkan BBM, kami akan kordinasi dengan Kapolda Sulsel dan Sulbar agar pelaku-pelaku seperti ini ditangkap dan ditindak tegas, “jawab Idham.

(Red)
Editor Muliana

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Immanul Hakim menandatangani nota kesepahaman kerja sama layanan perpajakan di Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, Makassar, Kamis (12/11/2026)
News

Pemkab Barru dan DJP Sulselbartra menandatangani MoU untuk menghadirkan layanan perpajakan di MPP, guna memudahkan masyarakat mengurus administrasi pajak di satu tempat.